PERATURAN PERUSAHAAN

PERATURAN PERUSAHAAN


Dasar Hukum

  1. Pasal 108 s/d Pasal 114 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Download)
  2. Pasal 2 s/d pasal 11 Kepmenakertrans  No. Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. (Download)

Ketentuan Peraturan Perusahaan :

  • Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat pp yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
  • PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha ybs dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/ buruh di perusahaan ybs, dalam hal :
  • Di perusahaan ybs belum terbentuk SP/SB, wakil pekerja/buruh adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis.
  • Di perusahaan sudah terbentuk SP/SB namun keanggotaan tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka wakil Pekerja adalah pengurus SP/SB dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota SP/SB yang dipilih secara demokratis oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota SP/SB.
  • Di perusahaan sudah terbentuk SP/SB dan keanggotaan telah mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka wakil pekerja adalah pengurus SP/SB.
  • Ketentuan yang diatur dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PP tidak boleh lebih rendah kualitas dan kuantitasnya dari peraturan Perundangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Masa berlaku PP paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya
  • Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan PP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP
  • Selama masa berlakunya PP, apabila SP/SB di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, maka Pengusaha wajib melayani. Dalam hal perundingan pembuatan Perjanian Kerja Bersama tidak mencapai kesepakatan, maka PP tetap berlaku sampai jangka waktu berlaku habis dan pengusaha wajib memperbarui PP.

Tata Cara Pembuatan PP

  • Ketentuan yang diatur dalam pp adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan rincian pelaksanaan syarat kerja yang telah diatur dalam peraturan perundangan -undangan;
  • Dalam hal di  perusahaan telah terbentuk sp/sb namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus sp/sb harus juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh yang tidak menjadi anggota sp / sb.
  • Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan pp kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melengkapi :

Permohonan tertulis;

  1. nama dan alamat perusahaan;
  2. nama pimpinan perusahaan;
  3. wilayah operasi perusahaan;
  4. status perusahaan;
  5. jenis atau bidang usaha;
  6. jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin;
  7. status hubungan kerja;
  8. upah tertinggi dan terendah;
  9. nama dan alamat sp/sb (apabila ada);
  10. nomor pencatatan sp/sb (apabila ada);
  11. masa berlakunya pp; dan
  12. pengesahan pp untuk yg ke berapa ?

Naskah pp dibuat rangkap 3 (tiga) yang telah ditandatangani   pengusaha;

Bukti telah dimintakan saran dan  pertimbangan dari sp/sb dan/atauwakil pekerja/buruh.

  • Dalam hal pengajuan pengesahan pp tidak memenuhi kelengkapan dan/atau terdapat materi pp yang bertentangan dengan peraturan perundangan, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan secara tertulis kepada pengusaha dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan pengesahan untuk dilengkapi atau diperbaiki, dan perusahaan wajib menyampaikan kembali pp yang telah dilengkapi dan / atau diperbaiki dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya pengembalian pp
  • Pengesahan pp dilakukan oleh :

Kepala instansi yg bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota untuk perusahaan yg            terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kab/kota;

Kepala instansi yg bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di propinsi untuk perusahaan yg             terdapat pada lebih dari  1 (satu)  kab/kota dalam 1 (satu) propinsi;

Direktur jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja untuk perusahaan yg terdapat pada lebih dari 1 (satu) propinsi

  • Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah pp atau perubahannya yg telah disahkan, kepada pekerja/buruh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: