Outsourcing di Indonesia ????

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang terjadi hampir di semua jenis usaha. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat lebih efektif, efisien dan produktif.

Dalam kaitan itulah dapat dimengerti apabila kemudian muncul kecenderungan perusahaan untuk memperkerjakan karyawannya dengan menggunakan sistem kerja outsourcing yaitu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang tadinya dikelola sendiri dan kegiatan semacam ini semakin marak dilaksanakan perusahaan karena sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku dunia usaha.
Namun di sisi lain marak juga unjuk rasa pekerja/buruh menolak penggunaan outsourcing di Indonesia karena banyak disalahgunakan oleh perusahaan. Lantas bagaimana sesungguhnya penggunaan sistem outsourcing di Indonesia yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Mengingat pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat menjawab semua permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra, namun peraturan menetapkan bahwa ada jenis-jenis pekerjaan yang dapat dioutsource, maka yang perlu diperjelas adalah mana jenis pekerjaan yang utama dan yang bukan utama dan kemudian secara internal disepakati pengusaha dan pekerja atau SP/SB.

Sementara menunggu ketentuan outsourcing yang revisi dan peraturan pelaksanaannya sedang dipersiapkan pemerintah untuk menjawab permasalahan yang ada, maka secara internal yang dapat menentukan mana pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama adalah perusahaan itu sendiri. Bersama dengan tim manajemen perusahaan, menetapkan skema proses suatu barang maupun jasa untuk menentukan mana pekerjaan utama dan diluar itu berarti pekerjaan bukan utama yang dapat dioutsource.
Selanjutnya untuk menyamakan persepsi perlu dikomunikasikan secara bipartit dengan pekerja/buruh (SP/SB) sebagai mitra kerja pengusaha, untuk kemudian dibuat Surat Keputusan oleh manajemen dan supaya mendapat legalisasi hukum yang kuat dibuat Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pengguna dan perusahaan outsourcing yang memuat proses kerja outsourcing sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dan Perjanjian Kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja dan perlindungan kerja menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak, kemudian didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan untuk mendapat pengesahan dan menjadi alat bukti yang kuat apabila kelak terjadi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial.

Untuk menjamin terlaksananya sistem kerja outsourcing, disamping perusahaan pengguna mengawasi terlaksananya kegiatan outsourcing, namun yang paling penting adalah pengawasan dari instansi ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya yang selama ini pengawasannya masih sangat lemah sehingga banyak dijumpai pelanggaran di perusahaan yang merugikan pekerja/buruh.

Download :

Surat Edaran Gubernur Nomor 560/6189/031/2010 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Outsourcing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: